Lia Cgs

Pesantrenforpeace.com – Bandung – Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) berkomitmen untuk melanjutkan program PFP dengan tema ”Pesantren for Peace: a Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to Promote Civil-Human Rights and to Counter Extremist Narratives”. Kegiatan awal dari program lanjutan Pesantren for Peace ini yaitu Workshop dengan tema “Penguatan Peran Pesantren dalam Promosi HAM melalui Kontra Narasi Ekstremis”. Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2017 di Hotel Scarlet, Bandung.

 

Tujuan Workshop ini adalah untuk mendiskusikan secara mendalam konsep dan teori Narasi Ekstremis dan Kontra Narasi Ekstremis, Menggali pengalaman pesantren dalam melakukan Kontra Narasi Ekstremis, serta merumuskan materi Narasi Ekstremis dan Kontra Narasi Ekstremis.

Peserta workshop ini merupakan 30 ustadz/ustadzah yang secara aktif terlibat sebagai trainer di berbagai kegiatan Pesantren for Peace di 5 provinsi di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jabodetabek).

Pendekatan yang digunakan dalam workshop ini yaitu dengan mengkombinasikan sesi penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidang Kontra Narasi Ekstremis  dan sesi diskusi kelompok.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Sarah Sabina Hasbar dan Direktur CSRC, Irfan Abubakar yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Workshop. Serta beberapa Narasumber ahli yang menyampaikan materi di setiap sesinya, diantaranya Dr. Chaider S. Bamualim, MA (UKP-Pemantapan Ideologi Pancasila) yang menyampaikan materi “Konstruksi Narasi Ekstremis dan Counternya dalam perspektif Teoritis”; Dr. Abdul Moqsith Ghazali (The Wahid Institute) yang menyampaikan materi “Narasi Keislaman di Pesantren dalam Kapasitasnya Menangkal Ekstremisme”; Dr. Zaki Mubarak (FISIP UIN Jakarta) dan Irfan Abubakar, MA membahas tentang Analisis contoh Narasi Ekstremis dan Counternya; serta Irfan Amalee, MA (Gerakan Islam Cinta) dan Imam Malik (BNPT) yang membahas tentang Strategi menagkal Narasi Ekstremis. Sedangkan untuk Sesi Diskusi kelompok, hadir sebagai fasilitator diskusi Rita Pranawati, Junaidi Simun dan Muchtadlirin.

Demikian kegiatan Workshop ini diselenggarakan, harapannya dengan terselenggaranya workshop ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan Ustadz/ustadzah pesantren tentang konsep dan teori narasi ekstremis dan kontra narasi ekstremis, tergalinya pengalaman pesantren dalam melakukan kontra narasi ekstremis, serta tersedianya rumusan materi narasi ekstremis dan kontra narasi ekstremis.[LH]

 

 

 

 

Tim Paskibra Pondok Pesantren Al-Qur'an Babussalam Bandung.

Pengibaran Bendera Merah Putih di Pondok Pesantren Salafi Al-Fitrah, Jawa Timur.

Suasana Khidmat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Di Pondok Pesantren Salafi Al-Fitrah, Jawa Timur.

Santri Daruttauhid, Jawa Timur Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Dengan Mengenakan Sarung.

Tak Kalah Menarik, Santri Kyai Gading Peringati Hari Kemerdekaan Dengan Sarung Warna Warni, Sesuai Semboyan Negara "Bhinneka Tunggal Ika".

 

 Santri Edi Mancoro Bentuk Formasi "RI 72" Usai pelaksanaan Upacara Peringatan Kemerdekaan.

Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Bandung juga gelar Upacara HUT RI ke-72 dengan busana ala Santri.

Santri Darunnajah Annur 8 meriahkan HUT RI dengan berbagai perlombaan usai laksanakan Upacara kemerdekaan.

 

Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meluncurkan logo baru Hari Santri Nasional 2017  (10/8). Peringatan Hari Santri untuk yang ketiga kalinya ini menjadi momentum penegasan tiada tempat bagi ideologi khilafah dan radikalisme atas nama agama bagi santri Nusantara.

Ketua panitia Hari Santri (Hasan) 2017 Ahmad Athoillah mengatakan, santri Nusantara tidak anti Pancasila dan anti nasionalisme. Melalui Hasan 2017, para santri Nusantara diingatkan untuk tidak menyebar kebencian kepada negara dan wajib menjaga NKRI tanpa berselisih dengan kelompok etnis, suku, ras, dan pemeluk agama lain.

“Ini juga sekaligus menjadi penegasan bahwa radikalisme atas nama agama bukan mazhab dari santri Nusantara,” ujar Ahmad Athoillah.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj mengatakan untuk mengisi kemerdekaan sudah tidak waktunya lagi berdebat mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, Aqil, sudah mutlak. Saat ini hal yang harus dilakukan adalah bagaimana memperkuat, mendalami, dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengatakan, komunitas santri di Indonesia harus mampu menunjukkan komitmen keagamaan itu selaras dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan, menurut Irfan, bukan sekadar mencintai Tanah Air, konstitusi, antiradikalisme, dan setia tehadap Pancasila.

Hal yang tidak kalah penting bagi Irfan adalah dari sisi kemajemukan. Irfan berharap, komunitas santri bisa lebih kuat lagi membuktikan bahwa mereka adalah pengawal dari kemajemukan. Santri dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), kata Irfan, sangat menonjol dalam hal tersebut dengan ikon Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Yang lebih dalam lagi adalah komitmen terhadap nilai nilai Pancasila yang mencerminkan integritas pribadi seorang santri yang bersih. ketika berada di pemerintahan mereka menerapkan good governanceantikorupsi. Bukan sekadar mendapatkan peran yang lebih besar dalam konstelasi politik dan ekonomi. Sehingga yang lain merasa kehadiran santri merupakan bentuk berkah atau kemaslahatan,” tutur Irfan. (DD10)/Harian KOMPAS

 

Sumber: Harian Kompas Terbit Pada Jum'at, 11 Agustus 2017

dan http://baranews.co/blog/2017/08/11/hari-santri-nasional-santri-nusantara-teguhkan-komitmen-antiradikalisme/

Selama 30 bulan, sejak Januari 2015 hingga Juni 2017 Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dengan dukungan Uni Eropa telah menyelesaikan berbagai program Pesantren for Peace (PFP). PFP berhasil membentuk jaringan 1.500 Ustadz/Ustadzah, kyai muda dan santri dari 750 Pondok Pesantren se-Jawa yang terlibat dalam kegiatan kajian, pelatihan, penerbitan, diaolog dengan kelompok minoritas, promosi HAM di pesantren, serta pengembangan kapasitas melalui pemberian skema dana hibah.

Implementasi Program Pesantren for Peace (PFP) tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Indonesia. Kementrian Agama melaui Dirjen Pendidikan Islam dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mendukung gerakan penguatan peran pesantren dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi, demokrasi dan pembangunan perdamaian saat menerima kunjungan dan dialog dengan perwakilan 30 pimpinan pondok pesantren se-Jawa.

Dukungan kedua lembaga negara di atas sama dengan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai program PfP yang mereka hadiri. Disamping dukungan dari pemerintah di atas, PFP juga mendapatkan dukungan dari pesantren baik ustadz/ustadzah, kyai muda dan khususnya para santri yang terlibat dalam kegiatan 10 capacity training “Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren dalam Perspektif HAM dan Islam” di 5 provinsi di Pulau Jawa. Menurut mereka, rata-rata lebih dari 90% memberikan penilaian bahwa training tercapai dengan baik. Training berhasil meningkatkan wawasan dan pengetahuan santri tentang perdamaian dalam Islam, meningkatkan wawasan dan pengetahuan santri tentang Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan santri memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara damai dalam perspektif HAM dan Islam.

Dengan keberhasilan itu, melalui pesan-pesan yang disampaikan peserta training hampir semua merekomendasikan untuk melanjutkan training berdasarkan tema yang sama dengan target group pesantren yang berbeda dan belum pernah terlibat sebelumnya. Rekomendasi tersebut misalnya dari Ruslan dari PP. Azzakiyah Bogor “mudah-mudahan acara training seperti ini tidak hanya sampai di sini saja dan terus berlangsung agar menghasilkan duta-duta perdamaian untuk Indonesia dan dunia”.

Dhiya’atul Haq dari PP. Darul Ulum Surabaya “semoga masih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan pencerahan melalui training ini untuk membuka pengetahun dan wawasan demi membangun perdamaian”. Nurizka Awalia dari PP. Daar el-Qolam Jakarta “program training tidak berakhir saat ini saja tapi bisa berlanjut di masa yang akan datang”. Zainal dari PP. Miftachus Sunnah Surabaya “alangkah baiknya program ini bisa dilanjutkan karena sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang egois, fanatik dan merasa benar sendiri”.

Harapan dilanjutkannya training bisa dilihat dari banyaknya manfaat yang diterima para santri dalam mengikuti training misalnya Siti Rodiah Jakarta menjadi Trainer Communication Skill Lintas Iman di Halmahera Maluku Utara, Lina Fatinah Bandung menjadi Duta Perdamaian Mojang Jajaka Cianjur, Najmuddin Semarang menjadi Fasilitator Perdamaian, Rizqi Fadlillah Ramadhan dan M. Rodhia Miftah Mempromosikan Perdamaian dan HAM melalui Radio dan Majelis Ta’lim, Muhammad Pandu Agung Yogyakarta mempromosikan Perlindungan terhadap Hak-hak Kelompok Minoritas (Waria), Puput Noer Fitri Hasanah Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam Membangun Yogyakarta Sebagai City of Tolerance dengan mengadakan seminar dan diskusi dan Ahmad Hamdani Jakarta mempromosikan perdamaian melalui tulisan opini atau artikel di Media cetak serta banyak manfaat dan dampak lainnya.

Penilaian peserta terhadap trainer, materi dan metode yang digunakan sangat beragam. Dari 6 materi besar training ada penilaian yang kurang baik dari peserta. Berdasarkan hasil penilaian peserta menunjukkan bahwa ada tiga materi yang dianggap kurang baik dan perlu kembangkan yaitu tentang materi mengenal HAM, memahami konflik dan Konflik secara Damai. Secara kuantitatif penilaian peserta terhadap Trainer Perdamaian dalam Islam di 5 provinsi sangat baik, semuanya di atas 90%. Berbeda dengan trainer materi mengenal HAM mayoritas penilaiannya baik tapi ada juga yang kurang baik misalnya di Surabaya hanya mendapatkan penilaian 63,3%. Penilaian ini memperlihatkan perlunya sesi pendalaman materi tentang HAM. Penilaian terhadap trainer materi HAM dalam Perspektif Islam sangat baik, semua trainer mendapatkan penilaian lebih dari 90%. Trainer prinsip HAM dan relasinya dengan Islam sangat baik lebih dari 90% tapi ada trainer khususnya di Jakarta yang mendapatkan penilaian kurang maksimal yaitu 80%. Trainer sesi materi memahami konflik di Jakarta dan Surabaya hanya mendapatkan penilaian 70%. Dan terakhir penilaian terhadap materi penanganan Konflik secara damai di Yogyakarta hanya 75,9%. Dua penilaian terakhir sama rendahnya dengan penilaian materi tentang sesi HAM sehingga penting 30 trainer dibekali kembali kemampuan dan keterampilannya tentang kedua materi tersebut.

Disamping itu, hasil pengamatan tim PfP di setiap training sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang ditanyakan peserta kepada trainer. Salah satu pertanyaan yang sering muncul misalnya tentang bagaimana mempromosikan perdamaian dan toleransi dengan melakukan counteri extremist narratives dan ujaran kebencian. Berdasarkan fenemona itu, para trainer perlu juga ditingkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilannya tentang konsep-konsep dasar dalam melakukan counter extremist narratives dan ujaran kebencian.

Berdasarkan latar belakang di atas Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) berkomitmen untuk melanjutkan program PFP dengan tema ”Pesantren for Peace: a Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to Promote Civil-Human Rights and to Counter Extremist Narratives”. Program ini terdiri dari kegiatan TOT 30 Ustadz/Ustadzah dan Capacity Training serta Fild Trip di wilayah yang berbeda dari training sebelumnya di 5 Provinsi se-Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan output, konten dan tehnis pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas maka penting diadakan brainstorming untuk mendiskusikan secara konseptual, tehnis dan strategi yang tepat dalam penyelenggaraan TOT dan Capacity training yang akan datang.

Saturday, 24 June 2017 22:01

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Keluarga Besar Pesantren for Peace Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 

1 Syawal 1438 H

Mohon maaf Lahir dan Bathin

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima audiensi 35 orang perwakilan pondok pesantren yang tergabung dalam Aliansi Pesantren se-Jawa, Kamis, 8 Juni 2017 (Foto:Dok.MPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima audiensi 35 orang perwakilan pondok pesantren yang tergabung dalam Aliansi Pesantren se-Jawa, di ruang kerja Ketua MPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Juni 2017.

Rombongan Aliansi Pesantren se-Jawa dipimpin Irfan Abubakar Direktur Centre for The Study Religion of Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan itu, Aliansi Pesantren se-Jawa membacakan deklarasi yang isinya antara lain, setia pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

 
Zulkifli Hasan mengapresiasi komitmen dan deklarasi Aliansi Pesantren se-Jawa. "Komitmen itu penting, tapi lebih penting, mari terapkan Empat Pilar itu dalam kehidupan kita sehari-hari," kata dia.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengajak masyarakat membudayakan dialog, silaturahmi, dan bertemu duduk bersama, sebagai cara mempertemukan perbedaan.

"Bertemu dan dialog itu implementasi sila keempat Pancasila. Kalau ada perbedaan, ya dialog, musyawarah, dan bertemu, silaturahmi sesama saudara dan sebangsa. Bukan menang-menangan," kata Zulkifli.

Ketua Umum PAN itu menjelaskan bahwa Pancasila bermakna cinta kasih dan kasih sayang. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, saling menyakiti, mengejek, dan  memojokkan.

"Semua agama mengajarkan saling sayang dan menghormati, bukan saling menyakiti dan membeda-bedakan kelompok kita atau mereka," ucapnya.

Politikus asal Lampung itu berharap kepada para tamunya agar turut membantu meluruskan nilai-nilai Pancasila yang sempat bengkok oleh kepentingan dan pemikiran kelompok-kelompok tertentu.

"Bersama kita menjaga Pancasila. Jangan sampai Pancasila dimaknai dan diartikan sesuai kepentingan pribadi dan golongannya sendiri saja," ujar Zulkifli.


(ROS)
 
Berita ini dimuat di: http://m.metrotvnews.com/news/peristiwa/nbw1MJmK-ketua-mpr-apresiasi-komitmen-aliansi-pesantren-se-jawa-setia-pada-empat-pilar

Recent terrorist acts and growing Islamic conservatism have spurred Islamic boarding schools to forge an alliance that aims to curb radicalism and promote the tolerant and moderate values of Islam as a religion of peace.

These pesantren (Islamic boarding schools) play pivotal roles in countering radicalism and extremism. But simmering religious sentiments echoed across the country following the divisive 2017 Jakarta gubernatorial election — which saw nonactive Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama convicted for blasphemy — also placed them under the spotlight.

Participants of workshops held by the Pesantren for Peace program initiated by Syarif Hidayatullah State University (UIN) Jakarta’s Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) agreed that pesantren were the best institutions to counter negative sentiments against Islam and to curb radicalism.

As a place for transferring knowledge of Islamic teachings where youths learn more about Islam than at state schools,

pesantren should become the agent of change in promoting a moderate and peaceful Islam, said Muhammadiyah Abdul Mu’ti, secretary-general of Muhammadiyah, the country’s second largest Muslim organization.

“Be problem solvers, not problem makers,” he told a workshop of executives from pesantren across Java and Madura in Jakarta on Wednesday.

He referred to these Islamic boarding schools as a key player in integrating their students and teachers, no matter their backgrounds, culture and ethnicity. “If we are talking about peace,

pesantren have all the criteria; we just need to strengthen their roles,” he said. “Pesantren must be the power to create peace of mind and peaceful situations, not only support the absence of war.”

He urged boarding schools to modernize their teaching methodologies and provide students with various perspectives so they may express tolerance when facing people of different faiths.

The Pesantren for Peace program, which is supported by German-based foundation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and the European Union, saw some 30 boarding schools declare their commitment to an alliance that would promote moderate Islam.

The program aims to strengthen the role of Indonesian Islamic schools in promoting human rights and peaceful conflict resolution, said CSRC director Irfan Abubakar.

The workshops and resulting alliance are expected to help eliminate contradictions between human rights values and Islamic teachings. Most pesantren, Irfan said, tended to defy human rights concepts.

Meanwhile, Masdar Farid Mas’ud, a council member for the country’s largest Muslim organization Nahdlatul Ulama (NU), said Islam was a religion that upholds peace and tolerance and is open to differences.

“There is no absolute truth [in Islam]. If people think they are absolutely right, they place themselves higher than the Prophet; they think they are like God. This can trigger conflicts,” Masdar said.

Noted Islamic scholar and prominent historian Azyumardi Azra is confident that Islamic boarding schools will be successful in encouraging a moderate form of Islam as their officials, teachers and students have a strong bond. “[Most people] within a

pesantren have a personal connection to each other; they are related by marriage or by education [attended the same schools],” Azyumardi said.

He hopes the alliance, along with all moderate Muslims, can maintain Indonesia’s global reputation as the face of a tolerant Muslim-majority democracy.

Moderate clerics from pesantren in Java form alliance to promote moderate Islam Group will also monitor government policies on religious affairs

“It is truly difficult to convince people that Islam is supposed to be moderate amid the growing extremism. We were met with rejection at first, but we must keep going,” Umar Yusuf, a cleric from a pesantren (Islamic boarding school) called Babussalam in Bandung, West Java, told The Jakarta Post on Thursday.

Umar was speaking about his experience in joining the Pesantren for Peace program with leaders from 29 other pesantren, visiting more than 750 of such schools in Java and Madura to campaign on Islam wasatiyah (middle-path Islam) through workshops, training and discussions.

The growing trend of conservatism has recently made the job more difficult. Some Islamic schools that have been influenced by Salafism, an ultraconservative movement within Sunni Islam that originated mainly in countries like Saudi Arabia and Yemen, are the most difficult to talk with.

“Many of them are close-minded. They criticized us a lot and were very insecure about what we would tell them,” said Umar, himself formerly an activist in a hardline Muslim organization who claimed to have once taken part in torching a Christian church in West Java.

Another participant in the Pesantren for Peace movement is Jazilus Sakhok, a cleric from the Sunan Pandanaran Islamic boarding school in Sleman, Yogyakarta, who believed that centuries ago pesantren promoted only a moderate strand of Islam and that some Islamic schools became hubs for radical ideas only after the arrival of a new wave of Middle Eastern-influenced clerics.

“If [the pesantren] are old enough and originated in this country, they are supposed to be moderate, but these newcomers are unfortunately more outspoken than us. All this time we were silent in the midst of the political tensions because we thought it wouldn’t be a problem to have different stances and accept new ideas,” Jazilus said.

He said that moderate Muslim groups were caught by surprise by the growing conservatism and that’s when they took action.

“We were surprised that conservative ideas only grew stronger and, more surprisingly, were easily accepted by the public. That was a wake-up call for us to also be outspoken in promoting our moderate teachings,” he said.

Umar and Jazilus, along with clerics from 30 pesantren in Java and Madura, on Thursday agreed to set up an alliance that would promote a tasamuh (moderate) and tawassuth (tolerant) version of Islam, under the Pesantren for Peace program.

The program, which has been going on for the past two years, was initiated by the Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) of Syarif Hidayatullah Islamic State University (UIN) Jakarta and was backed by the Konrad-Adenauer-Stiftung foundation and the European Union.

CSRC director Irfan Abubakar said the program would work on formulating a counter-narrative against the growing radicalism and extremism in the Muslim community.

“Radicalization is growing fast, particularly on social media and among Muslims who don’t have enough knowledge of religion and can be easily brainwashed. We should have special workshops to devise a strategy on how to counter their extremism in ways that people can easily accept,” Irfan said.

However, Irfan said the program would not target Islamic schools that were known to be radical and would only focus what he called the “silent majority.”

“So, at this stage we will focus on maintaining connections with moderate Muslim groups and turn them into agents of change to slowly reduce the numbers of radical groups,” Irfan said.

Page 1 of 23