Monday, 04 June 2018 00:00

Azyumardi Azra: Radikalisme di Perguruan Tinggi

Written by

Keluarga Besar Pesantren for Peace menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya:

 

Hj. Siti Aizzah

Binti

Malik

 

Ibunda Ustadz Muhammad Afthon Lubbi Nuriz

(Pondok Pesantren Darunnajah 8 Cidokom, Jawa Barat)

 

Semoga Almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dilipat gandakan pahala dari semua amal kebaikannya. semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan bathin, diteguhkan iman dalam menghadapi cobaan ini. Amin

Pesantrenforpeace.com - [25/5] Pola dan sistem pergerakan terorisme sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia dan tidak hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu sebagaimana yang teridentifikasi selama ini seperti Bogor, Tangerang, Solo, dan Jakarta. Dengan masifnya paham ekstremisme dan meningkatnya tindakan teror,  dibutuhkan cara-cara khusus dan kerjasama seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, pihak kepolisian, tokoh agama dan masyarakat untuk menanggulanginya. Perlu upaya dan kerjakeras untuk memasyarakatkan pemahaman kegamaan yang inklusif, ramah, damai dan harmonis sebagaimana yang dikembangkan di pesantren-pesantren. Dalam rangka inilah, Aliansi Pesantren for Peace dan Center for the Study of Religion and Cultural (CSRC) UIN syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan seminar dengan judul, “Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme.”


Program ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengurai problem dalam upaya mencari solusi terhadap aksi terorisme, dan sekaligus menguatkan kapasitas institusi Pondok Pesantren di Indonesia dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi keagamaan melalui pencegahan terhadap wacana kekerasan ekstremisme.


Kegiatan ini  dirangkai dalam bentuk Seminar Naional yang  menghadirkan pembicara dari berbagai unsur seperti akademisi, pihak kepolisian, dan pesantren. yaitu: Prof. Dr. Azyumardi Azra (Cendikiawan Muslim Indonesia); Brigjen Pol. Ir. Hamli, ME (Direktur Pencegahan BNPT RI); KH. Jazilus Sakhok, Ph.D (Koordinator Aliansi PfP/PP. Sunan Pandanaran); dan Irfan Abubakar, MA. (Direktur CSC UIN Jakarta). 

Peserta yang hadir dalam seminar ini terdiri dari berbagai unsur, diantaranya: Aliansi Pesantren for Peace (PfP); Pesantren-pesantren di Jadebotabek; Lembaga-lembaga pendidikan Islam; Lembaga pemerintah (Kemenag/ kemendikbud/ kemenristekdikti); Aktivis Perdamaian; NGO; dan Media.

Seminar ini dilaksanakan di Hotel Cemara 2 Jakarta Pusat, jumat (25/5). Dalam seminar ini dibacakan deklarasi dan sikap dari Aliansi pesantren dalam menolak kekerasan atas nama agama dan terorisme serta pentingnya untuk membangun pemahaman yang toleran dan damai. [LH]

 

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) Hamli mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme

"PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi," kata Hamli dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).

BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Insitut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.

Dia menjelaskan pola penyebaran paham radikalisme yang berkembang di lingkungan lembaga pendidikan saat ini sudah berubah. Awalnya penyebaran paham tersebut dilakukan di lingkungan pesantren. Namun saat ini, kampus negeri maupun swasta menjadi sasaran baru dan empuk bagi penyebar radikalisme.

"PTN dan PTS yang banyak kena itu di fakultas eksakta dan kedokteran," ungkap Hamli.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra punya cerita serupa. Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta bahkan menyebut kampus sebagai tempat bersarang paham radikal.

"Sarang terorisme itu justru di perguruan tinggi umum. Kalau kita lihat gejalanya memang menganut paham radikalisme," ucap Azyumardi di tempat yang sama.


Azyumardi juga menceritakan pengalaman putrinya di UI yang kerap diajak bergabung oleh kelompok mahasiswa yang ia duga berpaham radikal.

"Putri saya gagal direkrut karena sering kontak bapaknya," ucap sang profesor dengan sedikit bercanda.

Azyumardi meminta pemerintah membenahi lingkungan kampus. Salah satu cara yang ia usulkan adalah melatih kembali tenaga pengajar soal nilai kebangsaan.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525210629-12-301431/bnpt-kedokteran-dan-eksakta-di-7-ptn-terpapar-radikalisme

Monday, 28 May 2018 00:00

SEMINAR PENANGGULANGAN TERORISME

Written by

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra (kedua dari kanan) bersama Koordinator Aliansi PFP/PP Sunan Pandanaran Jazilus Sakhok (kanan), Direktur Penceghan Terorisme BNPT RI Brigjen Pol Hamli (kedua dari kiri), Direktur CSRC UIN Jakarta Irfan Abubakar (kiri) dan Wakil Ketua Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati (tengah) menjadi pembicara dalam seminar Peran Pemerintah dan Pesantren Dalam Penanggulangan Ekstrenmisme/ Trorisme di Jakarta, Jumat (25/5). Dalam pemaparannya Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra mengatakan penyebaran faham radikal bukannya hanya melalui pesantran yang ajarannya menyimpang, namu tidak sedikit Universitas-universitas ternama menjadi lahan tenpat penyebaran faham radikal ditambah ada pengajar yang juga terpapar faham radikal. MI/M IRFAN/Ole

 

Sumber: http://m.mediaindonesia.com/galleries/detail_galleries/7821-seminar-penanggulangan-terorisme

Media-merdeka.com- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyarankan universitas-universitas di Indonesia harus mengadakan pendidikan kilat guna mengurangi paham radikalisme di lingkungan kampus.

Azyumardi mengatakan harus ada keselarasan diantara nilai keislaman dan kebangsaan karena masih banyak yang tidak bisa menjalankan keduanya secara bersamaan.

“Karena masih banyak yang mempertentangkan keimanan, keagamaan dan ke-Indonesiaan,” kata Azyumardi di acara diskusi bertajuk ‘Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme / Terorisme’ di Hotel Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2018).

“Saya kira guru dan dosen, khususnya bidang ilmu alam. Banyak dosen atau gurunya berpaham radikal. Kita lihat dalam kasus bom bunuh diri itu banyak sekali kecurigaan bahwa itu rekayasa. Dan di kalangan dosen umum terkenal menganggap rekayasa dari pemerintah,” ujar Azyumardi.

Lebih lanjut, Azyumardi menyebut para pendidik tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan soal kebangsaan.

“Paling tidak, mereka menerima saat pendidikan pra-jabatan PNS. Setelah itu berpuluh tahun tidak lagi dapat materi soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika mengenai NKRI. Makanya sebagian dari mereka terpapar paham paham praktis transnasional yang radikal,” ketusnya.

Oleh karena itu, ia terus mendorong Kemenristek Dikti, Kemdikbud dan Kemenag untuk menfasilitasi keperluan tersebut. Sebelumnya, Azyumardi mengaku sudah meminta kepada tiga kementerian tersebut, akan tetapi belum ada respon sama sekali.

“Makanya, untuk pendidikan, tiga kementerian itu bertanggungjawab. Saya sudah usulkan berkali-kali namun belum direalisasikan,” pungkasnya.

 

Sumber: https://media-merdeka.com/2018/saran-guru-besar-uin-untuk-pangkas-paham-radikal-di-kampus.html

Liputan6.com, Jakarta Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigen Pol Hamli mengatakan, perekrutan teroris banyak dilakukan di media sosial (medsos).

"Jadi sosial media itu hati-hati, terutama Facebook itu harus diawasi, terutama untuk anak-anak main medsos dalam kamar, bisa ngobrolnya bisa sampai Raqa (Suriah) sana," ujar Hamli dalam diskusi soal pencegahan terorisme di Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Selain media sosial, cara umum perekrutan teroris dilakukan dengan pertemanan dan perkawinan.

"Jadi tahun 2000 sampai 2012 itu banyak dari pertemanan, seperti di Surabaya itu satu kelompok. Lalu perekrutan lewat perkawinan, seperti pelaku bom panci di Istana yang dilakukan oleh seorang perempuan," jelas jenderal bintang satu ini.

 

Sumber: https://m.liputan6.com/news/read/3539484/bnpt-sebut-perekrutan-teroris-banyak-lewat-media-sosial

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfan Abubakar mengungkap ideologi ekstremisme dan terorisme masih ada dan terpelihara di Indonesia. Hal ini semakin dibuktikan dengan serangkaian aksi teror di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Hasil penelitian CSRC dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017, menunjukkan bahwa benih radikalisme dan ekstrmisme terus disemai di sebagian anak muda. Penyebaran ideologi propaganda juga digencarkan lewat media sosial," kata dia dalam seminar berjudul 'Peran Pemerintah dan Pesantren Dalam Penanggulangan Ekstrmisme/Terorisme' di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018.

Menurut dia, kekompakan pemerintah, masyarakat, dan media hari ini sangat diperlukan dalam melancarkan narasi kontra ekstemisme dan terorisme. Karenanya, Irfan menyatakan, adanya narasi alternarif bisa mempromosikan persatuan dan perdamaian.

"Terorisme ini tidak hanya mengancam keamanan karena menyebarluaskan rasa takut tapi juga mengancam keutuhan bangsa sebagai kontra narasi yang mempromosikan persatuan, perdamaian, dan toleransi," jelas dia.

 

SUmber: https://m.liputan6.com/news/read/3539251/csrc-uin-sahid-benih-radikalisme-ancam-generasi-muda

Liputan6.com, Jakarta Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyayangkan kurangnya asupan pendidikan materi kebangsaan bagi tenaga pengajar seperti dosen dan guru sekolah. Imbasnya, tak sedikit dari mereka yang terpapar paham radikalisme dan ekstremisme.

"Di kalangan perguruan tinggi terkenal menganggap ini (serangkaian kasus teror bom) adalah rekayasa pemerintah. Paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan kebangsaan," kata Azyumardi usai mengisi diskusi soal terorisme di Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menekankan, pelatihan yang dikhususkan tentang kecintaan terhadap Indonesia, khususnya tentang Islam dan Indonesia, tergolong hal penting.

"Jadi paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan, mendapatkan materi tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI," jelas dia.

Azyumardi mencatat, sedikitnya ada tiga kementerian yang wajib menggalakkan program pendidikan materi kebangsaan, pertama Kemenristek Dikti, Kementerian Agama dan Kementerian Pendudukan Kebudayaan.

"Saya sudah usulkan berkali-kali tapi belum pernah direalisasikan. Secara teknis bisa dilakukan Training of Trainer (TOT), disiapkan itu dulu dan nanti mereka yang melakukan pelatihan di kabupaten dan kotanya masing-masing. Dari situ akan muncul trainer yang handal," pungkas Azyumardi.

 

Sumber: https://m.liputan6.com/news/read/3539500/bagaimana-tangkal-radikalisme-di-kalangan-tenaga-pengajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai UU Terorisme yang baru saja disahkan oleh DPR RI tak cukup kuat untuk meredam laju radikalisme di lembaga pendidikan. Azyumardi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bergerak lebih awal ke SMA dan perguruan tinggi.

"Untuk antisipasi paham radikal itu tidak bisa model UU itu, harus lebih awal. Mungkin tempat SMA, Perguruan Tinggi harus ada program itu," Azyumardi dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (25/5).


Menurutnya, pencegahan yang ada di UU Terorisme hanya menindak dengan pendekatan keras, semisal penahanan terhadap kombatan yang baru pulang dari Suriah. 

Oleh karena itu, kata dia, BNPT harus menjadi lembaga sentral dalam menangkal paparan radikal di lembaga pendidikan. Azyumardi mengusulkan lembaga itu harus menjalin komunikasi unsur-unsur kampus.

"BNPT harus kerja sama dengan pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan untuk menangkal rekrutmen. Kalau BNPT sendiri tidak bisa, karena ada banyak sekali universitas di Indonesia," kata dia.

Motif Aksi Terorisme

Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengakui berlakunya UU Terorisme hasil revisi tidak lantas membuat beban lembaga itu bertambah ringan. Menurutnya, masih banyak motif yang dapat mendorong seseorang tercebur ke aksi terorisme.

"Ada motif ideologi, ekonomi, tapi yang paling besar itu berjihad untuk mati syahid, bertemu 72 bidadari, menganggap negara tidak syar'i atau motif ekonomi ingin mencari pekerjaan di luar," kata Hamli.

Hamli mengakui selama ini lembaga pendidikan menjadi tempat yang rawan diincar oleh penyebar paham terorisme mulai dari SD hingga PT.

"Yang rentan kena itu kan mulai dari anak-anak, ibu-ibu, PTN, SD, SMP, SMA. Dan satu lagi adalah barang-barang ini sudah masuk berbagai lini, baik di kementerian, lembaga pendidikan, itu sudah masuk," kata dia. (asa)

 

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180526100925-20-301468/bnpt-diminta-masuk-sma-dan-ptn-redam-benih-radikalisme

Page 1 of 16