Bertempat di hotel Novotel Yogyakarta, Program Pesantren For Peace (PFP) yang digagas oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa mengadakan kegiatan Workshop Pengembangan Desain Modul Pendidikan Toleransi, HAM dan Perdamaian di Pesantren.

Acara diselenggarakan tanggal 21-23 Mei 2015, diawali dengan Sambutan sekaligus pembukaan workshop oleh partner lokal, Dr. Jazilus Sakhok dan Manajer Program PFP, Sarah Sabina Hasbar, diikuti oleh 30 peserta yang merupakan guru pesantren di wilayah Jawa Tengah.

Materi dalam workshop ini disampaikan dalam tiga sessi. Sessi pertama menghadirkan peneliti dari PFP, Muchtadlirin dan Direktur Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan yang menyampaikan presentasi hasil penelitian pemetaan konflik di Jawa. Peneliti dari PFP mengatakan “ Dibutuhkan beberapa strategi untuk mencegah dan menangani konflik ini secara damai, diantaranya penegakan hukum, promosi keterbukaan pemahaman agama,  toleransi dan perdamian, serta membentuk dan memperkuat komunitas lintas madzhab, lintas etnis, dan lintas iman” tutur Muchtadlirin.

Pembahasan mengenai HAM dalam perspektif Hukum Nasional dan Islam dikupas tuntas dalam sessi kedua. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Ketua Komisi HAM OKI, dalam sessi ini membahas tentang Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia. Menurutnya, “Kesamaan keyakinan antara pemimpin dan dipimpin merupakan suatu idealisme yang dapat diterima. Namun demikian, dalam konteks kemajemukan dan alam demokrasi, perbedaan keyakinan menjadi niscaya selama keadilan,  kemakmuran dan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah dan aktifitas keagamaan terpenuhi.” Ia menambahkan “Kesetaraan pendidikan dan keterbukaan informasi keagamaan telah mendewasakan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agama tanpa tergantung sepenuhnya pada pemimpin. Kalaupun kepemimpinan agama masih diperlukan, keberadaan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU dapat menjadi rujukan.”

Sessi ketiga diisi oleh Dr. Jazilus Sakhok, dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dan Dr. M. Habib Chirzin, Presiden Islamic Forum for Peace and Development yang menjelaskan tentang peran pesantren dalam mempromosikan HAM dan penyelesaian konflik secara damai. “Tata nilai dan mental tawassuth, tawazun, dan i’tidal dalam tradisi pesantren bisa menjadi modal sosial yang luar biasa dalam penegakan HAM dan resolusi konflik secara damai,” tutur Jazilus Sakhok dalam presentasinya. “Pesantren tetap sebagai benteng tata nilai kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan yang seimbang, supaya tetap menjadi rujukan nilai ketika terjadi pelanggaran HAM dan konflik masyarakat,” ujar Jazilus menambahkan.

Workshop ini menghasilkan desain modul pendidikan toleransi, HAM dan perdamaian di pesantren yang didiskusikan secara mendalam oleh para guru pesantren yang menjadi peserta.  Desain modul ini akan dikembangkan dalam workshop selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2015, di Jakarta.

Related items

Login to post comments